Mengapa Tampilan Lpse Berbeda Antar Daerah

Pagu Anggaran adalah batas maksimal plafon dana belanja yang dialokasikan dalam dokumen anggaran (DIPA atau DPA) untuk membiayai suatu paket pekerjaan. Pagu anggaran ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) pada saat perencanaan anggaran.Sementara itu, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah kalkulasi perkiraan biaya yang dihitung secara keahlian oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesaat menjelang tender dimulai, dengan memperhitungkan harga pasar riil, analisa harga satuan pekerjaan (AHSP), keuntungan wajar, dan pajak (PPN). Nilai HPS tidak boleh melebihi Pagu Anggaran dan berfungsi sebagai batas atas penawaran harga peserta tender yang sah.

Sesuai dengan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (Perpres No. 16/2018 jo Perpres No. 12/2021), apabila penawaran peserta tender pekerjaan konstruksi berada di bawah 80% dari nilai total HPS, Pokja Pemilihan berkewajiban melakukan Klarifikasi Kewajaran Harga (KKH).Hal ini bertujuan memastikan bahwa harga yang ditawarkan oleh peserta tender adalah realistis, dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, dan tidak memicu risiko kegagalan proyek di kemudian hari. Dalam proses klarifikasi ini, peserta diminta membuktikan analisa harga satuan item pekerjaan utama, bukti dukungan material dan harga dari pemasok/supplier, serta upah tenaga kerja. Selain itu, jika peserta penawar di bawah 80% HPS ditunjuk sebagai pemenang, nilai Jaminan Pelaksanaan dinaikkan menjadi 5% dari total nilai HPS (bukan dari nilai kontrak).

SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) adalah basis data terpusat LKPP yang menyimpan data identitas, izin usaha, struktur permodalan, rekam jejak pengalaman kerja, status pajak, dan riwayat kinerja penyedia barang dan jasa di seluruh Indonesia.Mengisi dan memverifikasi data di SIKaP sangat penting bagi penyedia jasa karena:Memudahkan evaluasi kualifikasi tender di SPSE secara otomatis tanpa perlu mengunggah ulang dokumen legalitas berulang kali.Menjadi syarat mutlak untuk diundang dan mengikuti metode Tender Cepat dan E-Purchasing di E-Katalog LKPP.Mempercepat proses pembuktian kualifikasi lelang proyek di kementerian dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Permen PUPR No. 6 Tahun 2021, Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun kalender sejak tanggal pengesahan digital diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan diregistrasi di LPJK.Badan usaha wajib mengajukan permohonan perpanjangan SBU sekurang-kurangnya 30 hari sebelum masa berlaku berakhir melalui portal perizinan OSS RBA dan LSBU terkait agar status perizinan perusahaan tidak kedaluwarsa di portal LPSE.

Tidak boleh. Berdasarkan peraturan LPJK Kementerian PUPR, seorang pemegang Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) hanya boleh ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) pada 1 (satu) badan usaha jasa konstruksi saja.Sistem basis data SIJKT LPJK secara otomatis mengunci NIK tenaga ahli yang telah terdaftar sebagai PJTBU di suatu perusahaan. Jika data tenaga ahli tersebut diinput oleh perusahaan lain saat pengajuan perizinan SBU, sistem akan langsung menolak dan memunculkan notifikasi benturan penugasan ganda (personil overlap).