Syarat Sbujptl Pemasangan

SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) adalah basis data terpusat LKPP yang menyimpan data identitas, izin usaha, struktur permodalan, rekam jejak pengalaman kerja, status pajak, dan riwayat kinerja penyedia barang dan jasa di seluruh Indonesia.Mengisi dan memverifikasi data di SIKaP sangat penting bagi penyedia jasa karena:Memudahkan evaluasi kualifikasi tender di SPSE secara otomatis tanpa perlu mengunggah ulang dokumen legalitas berulang kali.Menjadi syarat mutlak untuk diundang dan mengikuti metode Tender Cepat dan E-Purchasing di E-Katalog LKPP.Mempercepat proses pembuktian kualifikasi lelang proyek di kementerian dan pemerintah daerah.

Persyaratan utama untuk pengajuan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi kualifikasi Usaha Kecil (K) meliputi:Legalitas Perusahaan: Akta Pendirian/Perubahan PT/CV, SK Kemenkumham, NPWP Perusahaan dengan status KSWP Valid, dan NIB KBLI Konstruksi dari OSS RBA.Keuangan: Neraca keuangan perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih minimal sesuai ketentuan regulasi (minimal Rp 500 juta untuk PT kualifikasi kecil).Tenaga Ahli: Menunjuk Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Subklasifikasi (PJSKBU) yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi minimal Jenjang 6 atau Jenjang 7 yang linier dengan subklasifikasi yang diajukan.Surat Komitmen Peralatan: Memiliki bukti kepemilikan alat atau surat sewa peralatan kerja yang memadai.

Untuk mengajukan permohonan SKK Konstruksi Jenjang 7 (Ahli Muda), pemohon wajib memenuhi kriteria pendidikan dan pengalaman kerja berikut:Sarjana Teknik (S1) atau D4 Terapan: Memiliki ijazah teknik yang linier dengan jabatan kerja yang diajukan dan memiliki pengalaman kerja di bidang konstruksi relevan minimal 2 (dua) tahun.Pendidikan Profesi Insinyur (PPI): Pengalaman kerja dapat disetarakan dengan portofolio keinsinyuran.Magister Teknik (S2): Bagi lulusan S2 teknik yang linier, dapat langsung mengajukan SKK Jenjang 7 dengan pengalaman kerja minimal 0 - 1 tahun.Pemohon juga wajib melampirkan portofolio dokumen kerja (laporan proyek, gambar kerja, atau SK tim teknis) untuk dinilai oleh asesor LSP saat uji kompetensi.

SBU Konstruksi LPJK adalah sertifikat perizinan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha di bawah pembinaan Kementerian PUPR untuk pekerjaan rekayasa sipil, arsitektur gedung, instalasi mekanikal umum, dan tata air.Sementara itu, SBUJPTL (Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik) adalah sertifikat izin usaha khusus yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk badan usaha yang melaksanakan konsultansi, pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik (gardu induk, jaringan transmisi SUTT/SUTET, dan pembangkit listrik). Keduanya merupakan izin yang berbeda dan tidak saling menggantikan.

Untuk mengajukan permohonan SBUJPTL di Kementerian ESDM, badan usaha wajib memenuhi ketersediaan tenaga teknik bersertifikat berikut:Penanggung Jawab Teknik (PJT): Wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) Level 5 atau Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) terakreditasi DJK ESDM.Tenaga Teknik (TT): Wajib memiliki SKTTK Level 3 atau Level 4 yang linier dengan sub-bidang pekerjaan kelistrikan yang dimohonkan (misalnya bidang distribusi tenaga listrik atau instalasi pemanfaatan tenaga listrik).Seluruh sertifikat SKTTK harus terdaftar dan berstatus aktif pada pangkalan data Sistem Informasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (Si-Uji DJK ESDM).