Daftar Hitam (Blacklist) LKPP

Daftar Hitam (Blacklist) LKPP adalah sanksi administratif resmi yang dijatuhkan kepada penyedia barang/jasa atau perseorangan yang terbukti melakukan pelanggaran berat dalam proses tender maupun pelaksanaan kontrak pengadaan pemerintah, seperti pemalsuan dokumen, pengunduran diri sepihak setelah ditunjuk pemenang, atau wanprestasi pemutusan kontrak sepihak.

Penyedia yang tercantum dalam Daftar Hitam Nasional LKPP dilarang mengikuti seluruh proses tender dan pengadaan barang/jasa di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN di seluruh wilayah Republik Indonesia selama masa sanksi berlaku (biasanya 1 hingga 2 tahun). Sanksi ini juga mencatat data pengurus badan usaha secara otomatis di portal INAPROC.