Pembangunan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat

6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]<br/>

7. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan aktaperubahan perusahaan (apabila ada perubahan)

8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara

9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun

10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)dengan perhitungan:SKP = 5 - P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil)

3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Kecil KecilMenengahBesar, serta disyaratkan sub bidang klasifikasilayanan Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel BG001 yang masih berlaku sesuai Permen PUPR 19 Tahun 2014 atau Jasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian BG001 sesuai Permen PUPR 6 Tahun 2021 sesuai dengan sub bidang klasifikasilayanan SBU yang dibutuhkan

Melampirkan Surat Pernyataan Bebas Temuan atau tidak memiliki sangkutan temuan baik secara administrasi maupun temuan keuangan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat Bermaterai 10.000 atau surat bebas temuan dari Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi. Sulawesi Barat