Peningkatan Jalan Di Perumahan 200 (Hotmix)

3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Bidang/Klasifikasi Bangunan Sipil serta Sub Bidang Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (SI - 003) atau dengan kode subklasifikasi (BS-001) [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]<br/>

6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2022 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]<br/>

7. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan aktaperubahan perusahaan (apabila ada perubahan)

8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara

9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun

10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)dengan perhitungan:SKP = 5 - P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil)

Nomor NPWP peserta dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid.

Tender untuk paket pekerjaan ini adalah Tender Terbatas Pascakualifikasi 1 File Sistem Harga Terendah Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan. Yang dapat diikuti oleh Pelaku Usaha Papua, Domisili Pelaku Usaha Papua wajib berada pada Provinsi lokasi pelaksanaan pekerjaan Provinsi Papua Barat Daya dengan persyaratan sebagai berikut 1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik e-KTP Direktur 2. Kartu keluarga Direktur yang dilegalisir oleh pejabat pemerintah kabupatenkota setempat yang berwenang dan 3. surat kenal akta lahir Direktur.