Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Sarana

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Indolawyers.com">Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/KSO-di-indonesia">Kerja Sama Operasi/Kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/KSO-di-indonesia">Kerja Sama Operasi/Kemitraan/bentuk kerjasama lain

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir SPT Tahunan 20212022

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang meliputi a Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme b Akan melaporkan kepada PAKPA jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan ini c Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan d Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 8 poin a, b dan c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Menyetujui Surat Pernyataan peserta yang berisi a Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan b Yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam c Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan d Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana e Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara f Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan g Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa datadokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utamapimpinan perusahaanpimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsiumKSO-di-indonesia">Kerja Sama OperasiKemitraanbentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, danatau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan h Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsiumKSO-di-indonesia">Kerja Sama OperasiKemitraanbentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsiumKSO-di-indonesia">Kerja Sama OperasiKemitraanbentuk kerjasama lain

persyaratan lain nya pada LDK