Rehab Bangunan Fasilitas terdampak gempa bumi Cianjur (Timpal, Subdenzibang, Minvetcad, Subdenpom, Polkesdim, Yonarmed 5/105, Yonif R 300)

2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana UnTUK konstruksi Bangunan Gedung Lainnya [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]<br/>

6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]<br/>

7. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan aktaperubahan perusahaan (apabila ada perubahan)

8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara

10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)dengan perhitungan:SKP = 5 - P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil)

Melampirkan Surat Keterangan Hasil Litpers dilingkungan Pusziad TA 2023

Memiliki Sisa Kemampuan Nyata SKN dengan nilai paling kurang sama dengan 10 persen dari nilai total HPS dan melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Melampirkan Dukungan Bank paling kurang sama dengan 10 Persen dari nilai HPS yang dikeluarkan oleh bank Pemerintah BNI, BRI, BTN atau Bank Mandiri

Melampirkan Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

Melampirkan Surat Keterangan Terdaftar Pajak

Melampirkan SPPKP

Melampirkan Jaminan Penawaran paling kurang sama dengan 1,5 Persen dari nilai HPS yang dikeluarkan oleh bank Pemerintah BNI, BRI, BTN atau Bank Mandiri

Memiliki pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.