Sub Klasifikasi Sbu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Permen PUPR No. 6 Tahun 2021, Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun kalender sejak tanggal pengesahan digital diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan diregistrasi di LPJK.Badan usaha wajib mengajukan permohonan perpanjangan SBU sekurang-kurangnya 30 hari sebelum masa berlaku berakhir melalui portal perizinan OSS RBA dan LSBU terkait agar status perizinan perusahaan tidak kedaluwarsa di portal LPSE.

Persyaratan utama untuk pengajuan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi kualifikasi Usaha Kecil (K) meliputi:Legalitas Perusahaan: Akta Pendirian/Perubahan PT/CV, SK Kemenkumham, NPWP Perusahaan dengan status KSWP Valid, dan NIB KBLI Konstruksi dari OSS RBA.Keuangan: Neraca keuangan perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih minimal sesuai ketentuan regulasi (minimal Rp 500 juta untuk PT kualifikasi kecil).Tenaga Ahli: Menunjuk Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Subklasifikasi (PJSKBU) yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi minimal Jenjang 6 atau Jenjang 7 yang linier dengan subklasifikasi yang diajukan.Surat Komitmen Peralatan: Memiliki bukti kepemilikan alat atau surat sewa peralatan kerja yang memadai.

Tidak boleh. Berdasarkan peraturan LPJK Kementerian PUPR, seorang pemegang Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) hanya boleh ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) pada 1 (satu) badan usaha jasa konstruksi saja.Sistem basis data SIJKT LPJK secara otomatis mengunci NIK tenaga ahli yang telah terdaftar sebagai PJTBU di suatu perusahaan. Jika data tenaga ahli tersebut diinput oleh perusahaan lain saat pengajuan perizinan SBU, sistem akan langsung menolak dan memunculkan notifikasi benturan penugasan ganda (personil overlap).

PJTBU (Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha) adalah tenaga ahli pimpinan teknik tertinggi di perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh aspek keteknikan dan kendali mutu badan usaha secara umum. Satu badan usaha hanya memiliki 1 orang PJTBU.Sedangkan PJSKBU (Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha) adalah tenaga ahli yang bertanggung jawab secara spesifik pada satu bidang subklasifikasi keahlian tertentu (misalnya khusus Gedung, khusus Jalan, atau khusus Irigasi). Jika kontraktor mengajukan 3 subklasifikasi SBU yang berbeda, maka perusahaan wajib menyediakan personil PJSKBU yang berbeda sesuai linieritas SKK pada masing-masing subklasifikasi tersebut.

SBU Konstruksi LPJK adalah sertifikat perizinan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha di bawah pembinaan Kementerian PUPR untuk pekerjaan rekayasa sipil, arsitektur gedung, instalasi mekanikal umum, dan tata air.Sementara itu, SBUJPTL (Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik) adalah sertifikat izin usaha khusus yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk badan usaha yang melaksanakan konsultansi, pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik (gardu induk, jaringan transmisi SUTT/SUTET, dan pembangkit listrik). Keduanya merupakan izin yang berbeda dan tidak saling menggantikan.